otonomi desa adalah. Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. otonomi desa adalah

A. Dalam artian tanah-tanah produktif,beserta penggunaanya,termasuk juga. Dengan demikian otonomi desa sebagai entitas hukum adat sangat dibatasi. Landasan filosofis Desa Pakraman adalah Tri Hita Karana , yaitu yang mengatur. 4. Kondisi ini turut menambah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK. Hal itu. Andaian otonomi desa adalah gambaran tentang desa yang mandiri, memiliki hukum sendiri, memiliki kekayaan sendiri dan mampu memberikan kesejahteraan, kerukunan dan kedamaian bagi warga desa. implementasi kebijakan otonomi daerah adalah perimbangan peranan masyarakat dan pemerintah atas dasar dua jenis kewenangan tersebut. bahwa pemerintah desa adalah kepala atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. Dari perspektif geografis, desa atau village yang diartikan sebagai “a groups of houses or. Simanjuntak, Op. Sebagai sebuah Negara hukum maka segala tindakan pemerintah maupun warga masyarakat harus berdasarkan kepadaWidjaja, 2008, Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh, Rajawali Pers, Jakarta. 13. Pembagian administratif Indonesia adalah pembagian wilayah daratan dan perairan di Indonesia untuk dikelola oleh pemerintah daerah di dalam batas-batas wilayahnya masing-masing menurut prinsip otonomi, dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan. Metole penelitian yang dipakai adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis noamatif untuk mengetahui implementasi Otonomi Desa menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Desa yang memiliki otonomi adalah desa yang memenangkan pertempuran agenda antar subjek. dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan kebijakan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah (t ermasuk pemerintahan desa) dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1979 menjadi UU. Desa-desa otonom adalah desa-desa yang merupakan subyek-subyek hukum, artinya dapat melakukan tindakan-tindakan hukum (Taliziduhu Ndraha 1991: 7). A. Salah satu fungsi desa, yaitu sebagai hinterland atau daerah dukung yang menghasilkan bahan makanan pokok seperti padi, jagung, hingga ketela. 6 Tahun 2014, Dana Desa wajib digunakan untuk empat urusan, yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan. Salah satu program yang diberikan pemerintah saat ini adalah pemberian dana desa dengan proporsi 90:10. Xn adalah jumlah seluruh sektor di tingkat nasional . A. Keempat topik tersebut adalah:daerah dan pemerintahan desa. negara atas desa sebagai unit sosial yang otonom, bukan sekedar unit birokrasi supra desa. A. 253 a. Otonomi desa berarti juga kemampuan masyarakat. Sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Otonomi desa yang dimaksud adalah otonomi pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh komunitas kelompok manusia dan saling melakukan interaksi antara satu sama lainnya, memiliki tatanan sosial yang mengatur kehidupan masyarakatnya melalui tradisi, adat istiadat dan hukum yang relatif mandiri. Keterkaitan antara otonomi desa dan kedudukan peraturan desa dapat dilihat dengan menghubungkan antara peraturan yang mengatur otonomi desa yaitu, Undang-Undang No. Berdasarkan sejarah-nya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa memposisikan Istilah desa menurut Prof Drs. 28. terbentuk. Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 136 Berdasarkan penjelasan diatas, makaPelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang No. Sebagai ketentuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan. Kepastian hukum; a. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. 2 No. Pelaksanaan otonomi desa di beberapa daerah masih belum berjalan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 21Hakikat mendasar dalam otonomi desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum 11 Soetardjo Karto Hadi Kosoemo, 2000, Desa, Sumur, Bandung, hlm. d. 5/ 1979 yang diteruskan dengan UU No. Ia disebut unit pemerintahan palsu karena bukan local self-government, bukan local state-government, bukan field administration, bukan dinas daerah otonom, dan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan otonomi desa pasca penerbitan undang-undang. dari otonomi kedua desa tersebut. local government. Otonomi desa, sejatinya adalah sifat dinamis desa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Permasalahan dalam tulisan ini adalah: Bagaimanakah kedudukan peraturan desa dan apa saja materi muatan peraturan desa serta peranan Peraturan Desa dalam. UU No. Desa adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat7. Sebagai masyarakat hukum yangOtonomi Daerah. 14. W. Desa atau dengan nama lain yang sejenis diakui keberadaannya dalam Negara . 2. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Widjaja (2003:3), desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli. Pengertian Otonomi Daerah – Latar Belakang, Dasar Hukum, Tujuan, Hakikat, Prinsip, Asas, Indonesia, Para Ahli : Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengelola urusan dan kepentingan masyarakat lokal mereka sendiri. Motivasi untuk berada pada pusat hubungan antar agen atau subjek. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah berlangsung sejak diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. 2. com, Jakarta Salah satu manfaat otonomi daerah adalah setiap daerah bisa mengatur wilayahnya masing-masing tanpa banyak campur tangan dari pemerintah pusat. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa “Desa adalah sebagai Dari penafsiran istilah desa dan makna dari otonomi sendiri, maka sebenarnya desa adalah wilayah yang memiliki otonomi murni untuk menjalankan urusan rumah tangganya sendiri. Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Unsur Daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, faktor kesiapan pemerintah desa juga harus diperhatikan sebab jangan sampai kebijakan yang pada awalnya mendukung keberadaan desa malah Selanjutnya, kehadiran undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa semakin memperkuat otonomi desa. Sebaliknya otonomi desa tersebut harus di hormati oleh pemerintah Pusat. 22 Tahun 1948 adalah sebagai daerah tingkat tiga dibawah Propinsi dan Kabupaten sebagai suatu daerah otonom. Kabupaten Solok dan Sumedang merupakan perintis ADD mulai 2001, kemudian disusul oleh kabupatenkabupaten lain. Abstrak UU No. Desa menurut Widjaja dalam bukunya yang berjudul Otonomi Desa menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Karena berkisar pada pemikiran pokok yang dalam kesadaran masyarakat. Perwujudan otonomi masyarakat desa adalah suatu proses peningkatan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Dapat disimpulkan, baik UU No. Tujuan otonomi desa menurut Rozaki (2004:15) adalah semakin transparansinya pengelolaan pemerintah desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi, dimana hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap jalannya pembangunan desa, sehingga dapat dilihat bahwa tujuan dari otonomi daerah ini sangat baik. Mengurangi kesenjangan antar daerah. . Kewajiban yang diatur. Tertib penyelenggaraan pemerintahan; b. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 6 TAHUN 2014TENTANGDESADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan. 2 Penggabungan Wilayah: Belajar dari Jepang 108 7. 32/ 2004 sedangkan Desa Adat adalah desa yang pada zaman Belanda dinamakan volksgemeenschappen atau adat rechtsgemeenschap. Desa adalah perwujudan kebijakan otonomi daerah paling sejati melanjutkan otonomi tataran kabupaten/kota mandiri, dan UU Desa memfasilitasi berbagai persyaratan sebagai entitas pelaporan Laporan Keuangan. 5) Perluasan Otonomi Daerah, dan 6). Konsep Otonomi Desa sebenarnya adalah sebuah konsep yang dimaknai sebagai adanya kemampuan serta prakarsa masyarakat desa untuk dapat mengatur dan melaksanakan dinamika kehidupannya dengan didasarkan pada kemampuannya sendiri. Tindakan-tindakan hukum yang dapat dilakukan antara lain : 1. Sumber Tenaga Kerja. berbagai bentuk sehingga memperkuat desa untuk memiliki otonomi sendiri. 07/2021 tentang Pengalokasian Dana. Selama ini desa pakraman mandiri dengan Republik Indonesia dengan tetap menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Secara etimologi, berasal dari bahasa yunani “autos” yang artinya sendiri, dan “nomos” yang berarti hukuman atau aturan. Dalam buku berjudul “Desa-Kota dan Permasalahannya” (1983), Bintarto, Mantan Guru Besar Fakultas Geografi UGM, menyebut bahwa desa adalah sebuah perwujudan geografis (wilayah) yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial, ekonomi, politik, dan kultural dalam hubungan dan pengaruh timbal baliknya dengan daerah-daerah lain di sekitarnya. 1. Misalnya yang dicari adalah "air, minyak, larut", maka hasil pencarian yang akan. Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, yaitu deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Walau sebegitu luasnya kewenangan diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 3R. Otonomi desa merupakan otonomi yang asli Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 1 Huruf (o) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Kutai, Lembaga Ilmu Pengetahuan, Kabupaten Kutai. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai “a groups of hauses or shops in a country area, smaller. Dalam UU Desa ini, pengaturan mengenai Desa Adat terdapat di Bab XIII, yang terentang dari Pasal 96 hingga Pasal 111. W. Ayub Abdul Aziz, Ananda Wahyu Nursukma, Alingga Rahma Yunita . 22/ 1999 jo. Menurut Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001, perpustakaan Desa/Kelurahan adalahPersoalan lainnya yang muncul di desa adalah masalah sumber daya manusia, akses pelayanan pada masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. desa,. Berdasarkan hal tersebut kewajiban dari Pemerintah yaitu menghormati otonomi yang telah ada dan dimiliki dalam desa tersebut. Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bambang Adhi Pamungkas e-ISSN : 2621-4105. A. Manfaaat Praktis Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukkan kepada pemerintah khususnya terkait dengan otonomi desa untuk selanjutnya. Salah satu program yang diberikan pemerintah saat ini adalah pemberian dana desa dengan proporsi 90:10. Konsep Otonomi Desa Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Selamat berdesa, sejahtera selalu. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, kebijakan otonomi daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi adalah kebebasan untuk membuat keputusan sendiri dengan tetap menghormati perundang-undangan. 3 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Akan tetapi, dalam wacana yang berkembang ada empat pemahaman dan cara pandang mengenai otonomi desa ini yaitu:15 Isinya otonomi desa adalah pemerintahan desa yang dibentuk sendiri oleh komunitas sendiri berdasarkan hukum adat. 6/2014 Desa diberi pengertian dalam Pasal 1 angka 1 sebagai berikut. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 5. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. 6 tahun 2014, Desa ialah kepaduan masyarakat hukum yang mempunyai batas kawasan yang berhak untuk mengelola dan menjalankan kegiatan pemerintahan, kebutuhan masyarakat domestik menurut gagasan masyarakat, kebebasan asal usul, dan kebebasan tradisional yang disegani dalam struktur pemerintahan Indonesia. Disamping dua kewenangan kedua, yaitu kewenangan perbantuan dari pemerintah. Baca juga: JK Dukung Pemindahan Ibu Kota: Memberikan Otonomi. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh komunitas kelompok manusia dan saling melakukan interaksi antara satu sama lainnya, memiliki tatanan sosial yang mengatur kehidupan masyarakatnya melalui tradisi, adat. pemdes hanya . Otonomi Desa Dalam Otonomi Daerah. Dana Desa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 01Juli2018 35 tangga sendiri, dan secara administratif berada di bawah pemerintahankedua adalah untuk menciptakan local accountability. 6. dan desa. W Widjaja (2012) dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyaraklat hukum yang memiliki tatanan asli berdasarkan hak Intruksi Mentri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1972 tentang. 2. 2 Pemerintahan Desa 96 6. 2. Otonomi Desa Widjaya (2003) berpendapat bahwa otonomi desa adalah otonomi yang asli, bulat, utuh dan bukan termasuk pemberian dari Pemerintah. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1Pendahuluan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dikenal dengan sebutan UU Desa telah disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dinggap sebagai babak baru dalam pembagian kekuasaan, penataan dan desentralisasi Desa. Format ini sepadan dengan otonomi daerah yang dibentuk. Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, desa atau sebutan lain diberi kewenangan untuk. Memperoleh informasi terhadap pelaksanaan otonomi desa pada masa Reformasi. Di lain sisi, menurut UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam taraf. ”. Pandangan ini memposisikan desa sebagai subyek hukum yang. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengakui keberadaan Desa dan otonomi desa termasuk desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah. A. Otonomi desa yang selama ini idam-idamkan pun terwujud. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar. dimiliki desa. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Pemahaman tentang otonomi desa dari cara pandang ini bertumpu pada diktum-diktum yang termuat secara baku dalam UU. Dia mengatakan, penerapan otonomi daerah bukan untuk membelah-belah wilayah ataupun membuat daerah sekadar menerima anggaran dari pemerintah pusat. Otonomi Desa menurut UU No. Peraturan desa adalah bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul dan adat istiadatnya. Dari penafsiran istilah desa dan makna dari otonomi sendiri, maka sebenarnya desa adalah wilayah yang memiliki otonomi murni untuk menjalankan urusan rumah tangganya sendiri. 20. Teranglah bahwa otonomi desa menurut hukum adat adalah sangat luas, akan tetapi, sejak pemerintah pusat dan pemerintahan daerah waktu zaman pemerintahan belanda hingga pemerintahan kabupaten hingga sampai sekarang turut campur dalam mengurus dan mengatur rumah tangga desa, maka terjadilah pembatasan-pembatasan. Otonomi yang dimaksud adalah implementasi otonomi desa. Dalam sistem pemerintahan yang berkedaulatan rakyat, pemerintah daerah disebut sebagai local self government dan desa sebagai self governing community. Tolak ukur utama perdebatan tentang desa adalah pada kewenangannya antara tersentralisasi dan desentralisasi. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat7. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”. Itu dapat terlihat dari ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 bahwa “Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat. 7 Definisi resmi yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 5 TahunJadi, tujuan utama dilaksanakannya otonomi daerah adalah untuk mencegah terjadinya pembangunan yang tidak merata dan memberikan kesempatan oleh pemerintahan daerah untuk dapat mengelola sumber dayanya sendiri atau dapat kita simpulkan bahwa jika kita berada di provinsi A dan tinggal lama disana maka kita akan. Salah satu agenda reformasi adalah perluasan otonomi daerah. Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, dan transparan. Tugas Pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa, dari. Widjaja (2002: 76) Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan ujung penerapan otonomi daerah adalah kemandirian fiskal. Kata Kunci :Kewenangan Desa,Otonomi Daerah. 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan desa sebagai organisasi campuran (hybrid) antara masyarakat berpemerintahan (self governing community) dengan pemerintahan lokal (local self. maupun sekunder. “Spirit kewenangan desa adalah otonomi desa. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desaperwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam. otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Desa adalah kesatuan masyarakat hukurn yang memiliki kewenangan mengatur dan mengums kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalarn sistem pemerintahan nasional dan berada di. 40 Otonomi merupakan asal kata dari otonom secara bahasa adalah berdiri sendiri atau dengan pemerintahan sendiri. Kompleksitas pedesaan sesungguhnya nyaris sama dengan persoalan dalam sebuah Negara. Fungsi desa Fungsi desa adalah sebagai berikut: a. UU No. Kata Kunci :Kewenangan Desa,Otonomi Daerah. Pada pemerintahan desa, desa atau kelurahan adalah bagian dari wilayah. Metode Penelitian Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat-istiadatnya, bukan berdasrakan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh serta bukan pemberian dari Pemerintah. Rencana pendapatan dan belanja desa diatur dalam APBDes yang dibuat oleh pemerintah desa atas. 33 Sebagai konsekuensi logis jika adanya kewenangan dan tuntutatn dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup. 2. Desa adalah kategori daerah otonom mulai dari tingkat teratas sampai terbawah yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri (Dewanti, 2015), desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum, sehingga desa memiliki. Daerah-. Otonomi desa adalah otonomi yang asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. com, Jakarta Daerah otonom adalah wilayah administratif di Indonesia yang memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan dalam wilayahnya sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Pengaturan kewenangan sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yakni. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya [Pasal 18 ayat (5)]. Bintarto, Desa-Kota, (Bandung: Alumni, 1986), h. Desa adalah kesatuan masyarakat hukurn yang memiliki kewenangan mengatur dan mengums kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalarn sistem pemerintahan nasional dan berada di. Dengan adanya desentralisasi maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Dana ini adalah dana bagian dari TKD yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai otonomi khusus. permendes pdtt no. (2) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur. Problem Tatanegara Desa berada di dalam kabupaten atau di luar kabupaten Hubungan antar tingkatan. Pendahuluan . 2.